Kehutanan

Bisnis Hutan Jati Beromzet Milyaran Dibekingi Pejabat Penting Situbondo

Situbondo –  Bisnis jual beli hutan jati beromzet milyaran rupiah di Situbondo, ternyata tidak pernah mengajukan ijin ke Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT). Pihak KPPT sendiri kabarnya sudah menjelaskannya saat menggelar hearing bersama Komisi I DPRD Situbondo.

 

Bisnis hutan jati yang disebut-sebut dikelola salah satu PT asal Surabaya, Pemkab Situbondo dirugikan

 

Bisnis hutan jati yang disebut-sebut dikelola salah satu PT asal Surabaya itu, konon dibekingi pejabat penting di Situbondo. Akibat tidak adanya ijin tersebut, Pemkab dirugikan karena tidak adanya royalti penghasilan.

Baca juga:

WWF Indonesia Kembangkan Inisiatif Komoditas Kehutanan Berkelanjutan

Berpiknik Ke Hutan Mangrove Di Daerah Surabaya

Baca Juga :  Manfaat Bawang Merah / Red Onion Untuk Ramuan Tradisional

RI Adakan Pertemuan ASEAN Untuk Dorong Agro dan Kehutanan

Imam Anshori, Kepala KPPT Situbondo, , mengatakan, meski dirinya pejabat baru di KPPT, namun berdasarkan dokumen yang ada, tidak ada perijinan pengelolaan hutan jati oleh perusahaan asal Surabaya di Situbondo.

 

Adanya bisnis hutan jati di Situbondo itu sebenarnya sudah lama terendus anggota dewan. Komisi I DPRD Situbondo pernah dua kali memanggil pihak PT namun selalu mangkir .   PT yang disebut-sebut pengelola hutan jati itu terkesan main kucing-kucingan, agar bisnis beromzet milyaran rupiah itu tidak diketahui Pemkab.

 

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Syaiful Bahri, mengaku melihat sendiri pameran hutan jati itu di Surabaya. PT yang mengelola hutan jati itu memiliki lahan jati cukup luas tersebar di beberapa Kecamatan di Situbondo.

Baca Juga :  Berpiknik Ke Hutan Mangrove Di Daerah Surabaya

 

Dari brosur yang ada, untuk satu petak lahan yang sudah ditanami 100 pohon jati ditawarkan sehagra 1,5 milyar. Sedangkan satu hektar lahan yang telah ditanami 1000 pohon jati, ditawarkan seharga 15 Milyar rupiah.

 

Menurut Syaiful Bahri, pihaknya sudah pernah mengundang Bagian Hukum Pemkab, KPPT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta sejumlah Kades. Namun sayangnya, sejumlah Kades yang diduga ikut terlibat pengukuran jual beli tanah tersebut tidak datang.

Baca Juga :  RI Adakan Pertemuan ASEAN Untuk Dorong Agro dan Kehutanan

 

Meski dirinya di DPRD sudah hampir purna tugas, Syaiful mengaku akan tetap meminta anggota DPRD yang baru melanjutkan proses tersebut, mengingat pengelolaan hutan jati tersebut jelas melanggar.

 

Syaiful menduga, bisnis semacam ini sudah berlangsung lama. Sudah banyak tanah yang dikuasai PT tersebut, dengan modus jual beli pribadi untuk dijadikan hutan pohon jati.

 

Kabar terbaru, pihak perusahaan konon akan melepas 37 hektar hutan jati di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, serta 7 hektar di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan. Oleh karena itu, Syaiful meminta BPN agar mengevaluasi sertifikat penjualan tanah dari warga ke pihak PT.  Zaini Zain.

Tags

agro

Iklan dan Review produk, anda bisa menghubungi agroniagacom@gmail.com

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close